Penerimaan pajak Indonesia masih perlu bertambah Rp514 triliun dalam dua bulan terakhir 2026 untuk mencapai proyeksi akhir tahun. Menteri Keuangan Suahasil Nazara meminta dukungan masyarakat agar wajib pajak memenuhi kewajibannya, sebab penerimaan tersebut digunakan untuk membiayai belanja negara.
Hingga 31 Oktober 2026, pajak yang terkumpul mencapai Rp1.796,8 triliun. Angka itu setara 76,2 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun. Suahasil menyampaikan perkembangan tersebut dalam konferensi pers APBN KiTA di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
“Masih ada Rp514 triliun yang harus dikumpulkan teman-teman pajak,” kata Suahasil. Ia menyebut pengumpulan penerimaan dalam jumlah besar bukan pekerjaan mudah, sekaligus mengingatkan bahwa hasilnya akan kembali digunakan untuk kebutuhan publik melalui belanja pemerintah.
Target pajak dan proyeksi penerimaan akhir tahun
Angka kekurangan Rp514 triliun merujuk pada selisih antara penerimaan pajak hingga Oktober dan proyeksi akhir tahun sebesar Rp2.310,8 triliun. Proyeksi tersebut setara sekitar 98 persen dari target APBN 2026. Dengan demikian, pemerintah masih perlu mengejar penerimaan dalam dua bulan terakhir agar mendekati outlook tersebut.
Target APBN dan proyeksi akhir tahun merupakan dua angka yang berbeda. Target pajak dalam APBN ditetapkan Rp2.357,7 triliun, sedangkan outlook yang disebutkan dalam paparan mencapai Rp2.310,8 triliun. Selisih realisasi Oktober terhadap target APBN karena itu tidak sama dengan kekurangan Rp514 triliun yang dihitung menuju outlook.
Suahasil mengatakan pemerintah membutuhkan penerimaan tersebut untuk mendukung pembiayaan belanja negara. “Rp514 triliun dipakai buat apa? Untuk belanja negara. Saya mohon dukungan dari seluruh masyarakat, seluruh media untuk kita bisa mengumpulkan penerimaan pajak,” ujarnya.
Dalam paparan yang sama, total pendapatan negara hingga Oktober tercatat Rp2.618 triliun, atau sekitar 83 persen dari target. Untuk sisa November dan Desember, pemerintah masih harus mengumpulkan Rp590,1 triliun dari seluruh pos penerimaan, termasuk pajak, kepabeanan dan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
DJP siapkan pengawasan dan optimalisasi sektor
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyatakan Direktorat Jenderal Pajak akan melakukan upaya ekstra untuk mengejar penerimaan pada sisa tahun. Sektor yang akan dioptimalkan mencakup perdagangan, industri pengolahan, jasa perusahaan, transportasi dan pergudangan, serta ekonomi digital.
Bimo mengatakan pengawasan juga diarahkan untuk memantau kewajiban dan kepatuhan wajib pajak. DJP, kata dia, berupaya memastikan perlakuan yang setara antara pelaku usaha digital dan sektor ekonomi konvensional non-digital.
Langkah yang disiapkan meliputi pengawasan pembayaran masa, penegakan aturan, audit, penyelidikan bukti permulaan, dan penagihan. DJP juga akan memanfaatkan data dari instansi pemerintah, asosiasi pemerintah daerah, serta institusi bisnis untuk memperkuat basis penerimaan.
Menurut Bimo, data sektor keuangan, baik perbankan maupun nonperbankan, serta informasi dari pihak ketiga akan digunakan untuk menguji data yang tersedia di sistem Coretax. Penggunaan data tersebut, menurutnya, akan dioptimalkan selama dua bulan terakhir tahun ini.
Pos penerimaan lain juga menjadi perhatian
Di luar pajak, penerimaan kepabeanan dan cukai hingga Oktober mencapai Rp267,2 triliun atau 79,5 persen dari target. Sementara itu, PNBP tercatat Rp551,8 triliun, setara 120,2 persen dari target dan menjadi komponen penerimaan yang telah melampaui sasaran.
Suahasil menyebut capaian PNBP antara lain dipengaruhi penertiban kawasan hutan dan surplus Bank Indonesia. Pemerintah tetap berharap target akhir tahun untuk seluruh komponen penerimaan dapat tercapai, meski kebutuhan pengumpulan pada November-Desember masih besar.
Perkembangan setoran pajak dalam dua bulan terakhir akan menjadi penentu seberapa dekat realisasi penerimaan dengan proyeksi pemerintah. Di tengah upaya intensifikasi pengawasan, permintaan Menkeu kepada masyarakat berpusat pada kepatuhan memenuhi kewajiban pajak. Pemerintah menyatakan penerimaan itu diperlukan untuk menopang belanja negara hingga akhir tahun.
