Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi kekhawatiran pengusaha bahwa mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden dapat membuat investor menunda penanaman modal di Indonesia. Airlangga mengatakan pemerintah berupaya memisahkan dinamika politik dari kegiatan ekonomi dan menegaskan mekanisme pengisian kursi wakil presiden telah diatur.
Sejumlah calon investor, menurut kalangan pengusaha, memilih bersikap wait and see sebelum merealisasikan investasi. Sikap itu muncul di tengah perhatian terhadap stabilitas politik dan kepastian hukum, dua hal yang dinilai penting bagi keputusan bisnis, terutama untuk rencana jangka panjang.
Airlangga menyampaikan tanggapannya saat ditemui di kantornya di Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026). Ia mengakui kepastian hukum menjadi pertimbangan pengusaha, tetapi menilai aktivitas politik dan perekonomian perlu berjalan terpisah.
“Kalau kata pengusaha kan melihat kepastian hukum untuk berusaha. Jadi kita sudah mendorong decoupling antara kegiatan politik dengan perekonomian. Terlihat kemarin di bursa juga relatif bagus,” ujar Airlangga.
Airlangga sebut politik dan ekonomi perlu dipisahkan
Pernyataan Airlangga merespons kekhawatiran pelaku usaha mengenai dampak perubahan politik terhadap keputusan investasi. Pemerintah, kata dia, telah mendorong pemisahan antara urusan politik dan perekonomian. Ia juga menyebut kondisi bursa pada hari sebelumnya relatif baik, tanpa merinci indikator yang dimaksud.
Dalam pertemuan dengan para duta besar dan diplomat negara sahabat, Airlangga mengatakan tidak ada perwakilan asing yang menyampaikan kekhawatiran khusus atau menanyakan pengunduran diri Gibran. Menurut dia, peristiwa tersebut sudah terjadi sehingga tidak menjadi pertanyaan dalam pertemuan itu.
“Tidak ada yang bertanya karena itu sudah sudah terjadi,” kata Airlangga.
Ia juga menyinggung proses pengisian kekosongan jabatan wakil presiden. Airlangga menyebut mekanisme tersebut berada di tangan MPR dan mengatakan lembaga itu telah memberikan waktu 60 hari. Pemerintah, ujarnya, menunggu proses tersebut berjalan.
Penjelasan itu menjadi bagian dari respons pemerintah terhadap kekhawatiran bahwa dinamika politik dapat memengaruhi iklim usaha. Namun, pernyataan Airlangga mengenai sikap para diplomat dan kondisi bursa tidak menghapus perhatian pengusaha terhadap kepastian yang diperlukan sebelum mereka menanamkan modal.
Pengusaha ingatkan risiko investor bersikap wait and see
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta Kamdani sebelumnya mengatakan stabilitas politik dan kepastian hukum menjadi pertimbangan penting bagi pelaku usaha maupun investor. Pertimbangan itu, menurut Shinta, terutama berpengaruh pada keputusan investasi jangka panjang.
Shinta mengingatkan ketidakpastian politik yang berlangsung lama berpotensi meningkatkan persepsi risiko. Dampaknya, investor dapat lebih berhati-hati dalam merealisasikan investasi maupun menjalankan rencana ekspansi.
“Ketidakpastian politik yang berkepanjangan berpotensi meningkatkan persepsi risiko dan mendorong investor untuk lebih berhati-hati dalam merealisasikan investasi maupun rencana ekspansi,” kata Shinta, Kamis (12/11/2026).
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, juga menilai stabilitas politik yang kondusif diperlukan agar calon investor tidak menunda keputusan dan pelaku usaha lokal tidak merasa waswas. Ia mengaitkan kebutuhan tersebut dengan tekanan ekonomi global yang turut menciptakan ketidakpastian.
Sarman mengatakan investor yang memilih menunggu dapat merugikan perekonomian. Menurut dia, realisasi investasi dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyediakan lapangan kerja. Ia juga mengingatkan dinamika politik yang tidak stabil serta isu sensitif dapat memengaruhi psikologi investor dan pelaku usaha.
Kepastian proses jadi perhatian pelaku usaha
Perbedaan penekanan terlihat dari pernyataan pemerintah dan pengusaha. Airlangga menyoroti upaya memisahkan politik dari ekonomi serta mekanisme konstitusional yang sedang menunggu proses di MPR. Sementara itu, Shinta dan Sarman menggarisbawahi bahwa persepsi risiko dan kepastian tetap menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan bisnis.
Belum ada keterangan dalam pernyataan tersebut mengenai perubahan keputusan investasi oleh perusahaan tertentu. Kekhawatiran yang disampaikan pengusaha berbicara tentang potensi penundaan dan kehati-hatian, bukan kepastian bahwa investasi telah dibatalkan.
Dengan mekanisme pengisian jabatan yang disebut berlangsung di MPR dan perhatian pengusaha pada stabilitas, perkembangan proses politik serta kepastian hukum akan terus dicermati pelaku usaha. Bagi calon investor, kejelasan dan kondusivitas menjadi hal yang diharapkan agar rencana penanaman modal tidak tertahan oleh ketidakpastian.
