Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuding ada dugaan aliran dana dari negara asing untuk memengaruhi hasil pemilu Israel. Pernyataan itu disampaikan ketika Presiden Israel mulai berkonsultasi dengan partai-partai politik untuk menentukan kandidat yang akan membentuk pemerintahan baru.
“Ada kecurigaan serius bahwa negara-negara asing telah menggelontorkan dana dalam jumlah besar untuk memengaruhi hasil pemilu di Israel,” kata Netanyahu dalam sebuah video, seperti dilaporkan AFP, Kamis (5/11/2026). Dalam pernyataan yang dikutip, ia tidak merinci negara yang dimaksud ataupun besaran dana tersebut.
Dugaan dana asing muncul di tengah proses pembentukan pemerintahan
Pernyataan Netanyahu hadir saat hasil pemilu belum memberi jalan bagi satu kubu untuk menguasai parlemen. Pemungutan suara digelar pada 27 Oktober, tetapi komposisi kursi Knesset menunjukkan bahwa baik koalisi yang dipimpin Netanyahu maupun kubu oposisi masih belum mencapai mayoritas.
Hasil resmi menempatkan Partai Likud, yang menaungi Netanyahu, di posisi pertama dengan 27 kursi. Partai Yashar, pimpinan mantan kepala militer Gadi Eisenkot, berada di urutan kedua dengan 21 kursi dan menjadi kekuatan utama di kubu oposisi.
Jika dihitung berdasarkan dua kubu politik utama, koalisi Netanyahu memperoleh 53 dari total 120 kursi. Sementara itu, koalisi oposisi mengantongi 48 kursi. Angka tersebut membuat kedua pihak masih berjarak dari ambang mayoritas, yakni 61 kursi, yang diperlukan untuk menguasai parlemen dan membentuk pemerintahan.
Dalam situasi tanpa mayoritas, perundingan dengan partai-partai lain menjadi penentu. Proses itu diperkirakan berlangsung alot dan membutuhkan waktu. Karena itu, konsultasi yang mulai dilakukan Presiden Israel menjadi tahap penting sebelum kandidat pembentuk pemerintahan ditetapkan.
Netanyahu terbuka berdialog, tetapi ingin tetap menjabat
Netanyahu menyatakan dirinya terbuka untuk membicarakan pembentukan pemerintahan yang lebih luas. Namun, ia juga menegaskan keinginannya untuk tetap menjabat sebagai perdana menteri. Ia menyampaikan sikap tersebut setelah hasil pemilu pada 27 Oktober tidak menghasilkan mayoritas parlemen bagi koalisinya.
Dalam pernyataan melalui media sosial X, Netanyahu mengatakan Likud ingin membentuk pemerintahan bersama mitra-mitranya dan pihak lain yang bersedia bergabung serta tidak mendukung terorisme. “Saya terbuka untuk mengadakan dialog mengenai masalah ini,” ujarnya, menurut laporan Anadolu Agency, Selasa (3/11/2026).
Di sisi lain, Netanyahu menolak kemungkinan pemerintahan yang bergantung pada Ra’am dan Joint List, dua partai Arab Israel yang secara keseluruhan memperoleh 19 kursi. Ia mengatakan publik Israel tidak menginginkan pemerintahan yang bergantung pada kedua partai itu dan menyebutnya sebagai ancaman bagi Israel.
Sikap tersebut memperlihatkan tantangan dalam upaya menghimpun dukungan yang cukup. Meski Netanyahu mengatakan telah mengulurkan tangan untuk membentuk pemerintahan nasional yang luas, pernyataannya tentang Ra’am dan Joint List mempersempit ruang pembicaraan dengan dua partai yang memiliki kursi signifikan.
Tuduhan belum disertai rincian dalam pernyataan yang dikutip
Dugaan campur tangan dana asing menambah isu yang mengiringi proses pembentukan pemerintahan. Namun, laporan yang menjadi sumber berita ini tidak memuat rincian mengenai pihak yang dituduh terlibat, bentuk pendanaan, ataupun bukti yang mendasari kecurigaan Netanyahu. Karena itu, pernyataan tersebut perlu dipahami sebagai tuduhan yang disampaikan perdana menteri, bukan sebagai temuan yang telah terverifikasi.
Belum jelas pula bagaimana tuduhan itu akan memengaruhi pembicaraan antarpartai. Untuk saat ini, persoalan paling mendesak tetaplah mencari dukungan tambahan agar salah satu kubu dapat mencapai 61 kursi. Hasil konsultasi presiden dan arah negosiasi koalisi akan menentukan apakah Netanyahu mampu mempertahankan jabatannya atau oposisi berhasil membentuk pemerintahan baru.
Dengan angka kursi yang belum cukup bagi kedua kubu, pembentukan pemerintahan Israel masih terbuka. Perkembangan berikutnya akan bergantung pada kesediaan partai-partai untuk berunding dan dukungan yang dapat dihimpun selama proses tersebut.
