Hakim asal Afrika Selatan, Navi Pillay, meraih Hadiah Nobel Perdamaian 2026 atas kiprahnya dalam penegakan hukum internasional. Pemerintah Israel mengecam penganugerahan itu dan menuduh Pillay ikut menyebarkan propaganda serta kebencian terhadap Israel.
Kementerian Luar Negeri Israel menyampaikan kecaman melalui akun resmi X pada Jumat (9/10/2026), seperti dilaporkan AFP. Israel menyebut penghargaan tersebut bukan pengakuan atas keadilan, melainkan legitimasi terhadap prasangka anti-Israel.
Kecaman Israel terhadap penghargaan untuk Navi Pillay
Dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri Israel menuduh Pillay berperan dalam “demonisasi Israel yang brutal dan bermotif politik”. Pemerintah itu juga menyebut tuduhan genosida terhadap Israel sebagai propaganda kebohongan.
“Jika ada penghargaan untuk kebohongan, kebencian, dan fitnah darah (blood libel), Navi Pillay tidak sekadar menjadi pesaing. Ia akan menjadi kandidat utamanya,” tulis kementerian tersebut.
Israel kemudian menyindir keputusan Komite Nobel Norwegia dengan menyebut penghargaan itu diberikan atas “kebohongan terbesar pada abad ke-21 ini”. Dalam unggahannya, kementerian tersebut juga melontarkan rujukan kepada Joseph Goebbels, tokoh propaganda Nazi, dengan mengatakan ia tentu sedang bertepuk tangan dari neraka.
Pernyataan keras itu menunjukkan penolakan Israel terhadap kesimpulan yang pernah disampaikan komisi penyelidikan PBB yang dipimpin Pillay. Namun, kecaman Israel merupakan tanggapan pemerintah tersebut atas penghargaan dan rekam jejak Pillay, bukan perubahan terhadap kesimpulan komisi.
Rekam jejak Pillay dalam perkara genosida
Pillay dikenal sebagai hakim yang pernah memimpin pengadilan untuk perkara genosida Rwanda. Ia juga pernah menjadi hakim dalam kasus tuduhan genosida di Myanmar, selain memimpin komisi penyelidikan PBB terkait situasi di Jalur Gaza.
Tahun lalu, Pillay memimpin Komisi Penyelidikan Internasional Independen (COI) yang menyimpulkan bahwa genosida sedang terjadi di Gaza. Komisi tersebut merupakan badan penyelidikan independen dan tidak berbicara atas nama Perserikatan Bangsa-Bangsa secara keseluruhan.
Perbedaan posisi itu penting dalam memahami polemik penghargaan. Kesimpulan COI adalah hasil kerja komisi yang dipimpin Pillay, sedangkan pemerintah Israel secara terbuka menolak dan mengecam penilaian tersebut. Bahan yang tersedia tidak merinci tanggapan lain atas kesimpulan komisi ataupun penghargaan Nobel itu.
Di sisi lain, Komite Nobel Norwegia mengaitkan penghargaan kepada Pillay dengan upayanya memastikan kejahatan berat dapat diadili. Ketua komite, Jorgen Watne Frydnes, mengatakan Pillay memiliki peran “sangat penting dalam memastikan bahwa kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida diadili”.
Penegakan hukum internasional menjadi sorotan
Pernyataan Frydnes menempatkan penegakan hukum internasional sebagai alasan utama penghargaan. Rekam jejak Pillay, mulai dari perkara Rwanda dan Myanmar hingga kepemimpinannya dalam penyelidikan mengenai Gaza, menjadi bagian dari konteks yang menyertai keputusan tersebut.
Penghargaan itu sekaligus memicu reaksi tajam dari Israel, yang memandang hasil kerja Pillay sebagai bermotif politik dan merugikan negaranya. Dengan demikian, pemberian Nobel Perdamaian 2026 tidak hanya menyoroti perjalanan karier seorang hakim, tetapi juga memperlihatkan perbedaan tajam dalam penilaian atas dugaan kejahatan di Gaza.
Perdebatan mengenai temuan komisi dan respons terhadapnya kemungkinan akan terus menjadi perhatian, seiring sorotan pada proses hukum internasional. Sementara itu, penghargaan Nobel kepada Pillay menegaskan bahwa peran lembaga penyelidikan dan akuntabilitas hukum tetap menjadi isu penting dalam konflik yang melibatkan tuduhan kejahatan berat.
