Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengatakan belum ada tersangka dalam penyidikan dugaan makar yang berkaitan dengan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Hingga Selasa, 17 November 2026, penyidik masih memeriksa saksi dan mengumpulkan bukti, termasuk perangkat elektronik yang telah diamankan.
“Belum, belum (ada tersangka). Masih dalam proses,” kata Suyudi kepada wartawan di Gedung Utama Mabes Polri, Jakarta Selatan. Ia menyebut alat bukti berupa gadget dan bukti lain masih dipelajari untuk mendukung penyidikan.
Penyidik periksa saksi dan pelajari perangkat elektronik
Menurut Suyudi, pemeriksaan terhadap sejumlah saksi telah dilakukan. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri juga sedang menelusuri barang bukti yang berkaitan dengan dugaan makar tersebut.
Perangkat elektronik yang diamankan menjadi salah satu materi pemeriksaan. Polisi, kata Suyudi, akan mengkaji isinya bersama alat bukti lain sebelum menyampaikan perkembangan mengenai penetapan tersangka.
“Begitu juga alat bukti lain ya terkait bisa menguatkan daripada penyidikan kasus makar ini,” ujar Suyudi.
Direktur Tindak Pidana Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro mengatakan penyidik telah mengirim Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada kejaksaan. Pengiriman itu dilakukan setelah laporan polisi terkait dugaan makar diterbitkan.
Susatyo belum merinci kapan penyidik akan menetapkan tersangka. Ia menyatakan perkembangan perkara tersebut akan disampaikan kemudian.
Dugaan makar dikembangkan dari perkara penyadapan
Polri menyatakan penyidikan dugaan makar ini berkaitan dengan perkara dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, serta pemusnahan alat bukti elektronik yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira tinggi. Meski saling berkaitan, perkara makar ini masih dalam tahap penyidikan dan belum memiliki tersangka.
Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Edison Isir mengatakan Kapolri membentuk tim khusus yang dipimpin Kabareskrim untuk mengembangkan dugaan-dugaan dalam perkara tersebut. Isir menyebut penyidikan dugaan makar telah dimulai, sementara kemungkinan keterlibatan pihak lain masih didalami.
Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR beberapa waktu sebelumnya, Kapolri menyampaikan bahwa pengguna akhir atau end user dalam dugaan penyadapan itu merupakan seorang perwira tinggi Polri berinisial LSP. Polisi belum menyampaikan kesimpulan mengenai kemungkinan pihak lain yang terlibat.
Empat perwira jadi tersangka dalam perkara penyadapan
Dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo dan sejumlah tokoh, Bareskrim telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka. Mereka adalah Listyo Sigit Prabowo, Kadiv Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, mantan Direktur Tindak Pidana Bareskrim Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
Penetapan tersangka tersebut berada dalam perkara penyadapan, bukan penetapan tersangka untuk dugaan makar. Para tersangka dalam perkara penyadapan dijerat dengan Pasal 258 KUHP dan atau Pasal 332 ayat 1 dan 2 KUHP, serta Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Menurut keterangan Polri yang diberitakan, tiga tersangka telah ditempatkan di tempat khusus dan ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Slamet belum ditahan karena masih menjalani pemulihan kesehatan. Ahrie juga telah dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri.
Temuan awal polisi menyebut dugaan penyadapan tidak hanya menyasar Prabowo. Sejumlah menteri, tokoh politik, pengusaha, media, dan tokoh masyarakat disebut termasuk pihak yang diduga menjadi korban. Polisi belum memaparkan rincian lebih lanjut mengenai temuan tersebut.
Dugaan praktik penyadapan dilaporkan berlangsung sejak 2025. Pada 4 November 2026, Prabowo memecat Listyo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan. Sementara itu, penyidikan dugaan makar masih berlanjut; penetapan tersangka baru akan bergantung pada hasil pemeriksaan saksi dan penguatan alat bukti.
