Gugatan wanprestasi Sarwendah terhadap Ruben Onsu bukan perkara perebutan harta gana-gini. Kuasa hukum Sarwendah, Jaenudin, mengatakan gugatan itu berkaitan dengan pelaksanaan komitmen yang tercantum dalam Akta Notaris Nomor 39, kesepakatan yang dibuat saat keduanya berpisah.
Penegasan tersebut disampaikan Jaenudin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu, 7 Oktober 2026. Menurut dia, pihaknya meminta agar komitmen dalam akta itu dijalankan sebagaimana kesepakatan sebelumnya, bukan membuka kembali sengketa pembagian harta.
“Perlu ditekankan, bahwa gugatan wanprestasi itu bukan berkaitan dengan perebutan harta gono-gini,” kata Jaenudin. Ia menjelaskan, inti gugatan adalah menagih pelaksanaan kewajiban yang telah disepakati kedua pihak.
Akta 39 jadi pangkal gugatan wanprestasi
Jaenudin menyebut gugatan tersebut berangkat dari perbedaan penafsiran atas sejumlah klausul dalam Akta Notaris Nomor 39. Perbedaan cara memahami isi kesepakatan itulah, menurut dia, yang membuat pihak Sarwendah menempuh jalur hukum.
“Gugatan wanprestasi itu berkaitan dengan menagih prestasi seseorang, menagih agar Akta 39 itu berjalan kembali gitu loh, seperti sebelumnya,” ujar Jaenudin. Ia tidak merinci klausul mana yang menjadi pokok perselisihan, tetapi menegaskan bahwa akta tersebut memuat kesepakatan mengenai pembagian aset dan tanggung jawab.
Gugatan Sarwendah tercatat didaftarkan pada 28 September 2026 di PN Jakarta Selatan dengan nomor perkara 1198/Pdt.G/2026/PN JKT.SEL. Dalam perkara itu, Sarwendah menjadi penggugat dan Ruben Samuel Onsu tercatat sebagai tergugat. Sebuah bank swasta turut dicantumkan sebagai turut tergugat.
Jaenudin mengatakan pihaknya menghormati argumentasi yang disampaikan Ruben maupun kuasa hukumnya. Termasuk, klaim pihak Ruben bahwa cicilan bank merupakan tanggungan bersama dan Ruben hanya bertindak sebagai pelaksana.
“Terkait argumentasi hukumnya, pembelaannya, itu sah-sah saja, ya kita hargai,” kata Jaenudin.
Pihak Ruben punya penafsiran berbeda
Kuasa hukum Ruben, Minola Sebayang, sebelumnya menyampaikan pandangan berbeda mengenai Akta 39. Ia mengatakan akta itu dibuat setelah Ruben dan Sarwendah memiliki pemahaman yang sama. Menurut Minola, kesepakatan tidak mungkin ditandatangani apabila sejak awal kedua pihak memiliki penafsiran yang bertentangan.
Minola mengaku telah menduga gugatan wanprestasi akan diajukan. Ia menilai penjelasan pihak Ruben mengenai akta tersebut mungkin tidak sejalan dengan pemahaman kuasa hukum Sarwendah saat ini, terlebih kuasa hukum yang mengajukan gugatan tidak terlibat ketika akta dibuat.
“Kalau kita bicara pada waktu Akta 39 itu dibuat, tentunya kedua belah pihak sudah memiliki cara pandang yang sama,” ujar Minola. Ia menyebut perbedaan penafsiran bisa muncul ketika persoalan berkembang, dan mengatakan pihaknya menunggu proses gugatan berlanjut.
Perbedaan pandangan itu belum menjadi putusan pengadilan. Masing-masing pihak menyampaikan dasar dan tafsirnya atas kesepakatan, sementara pengadilan akan memeriksa perkara sesuai tahapan hukum yang berlaku.
Sidang perdana dijadwalkan 13 Oktober
Sidang perdana gugatan wanprestasi tersebut dijadwalkan berlangsung pada 13 Oktober 2026 di PN Jakarta Selatan. Agenda awal persidangan akan berfokus pada pemeriksaan legalitas kuasa hukum dari masing-masing pihak.
Perkara ini menambah rangkaian persoalan pascaperceraian Ruben dan Sarwendah. Dalam keterangan yang tersedia, persoalan pelaksanaan Akta 39 disebut berkembang di tengah perbedaan mengenai kewajiban dan kesepakatan yang dibuat setelah mereka berpisah.
Namun, gugatan yang kini didaftarkan memiliki pokok perkara yang ditegaskan pihak Sarwendah: dugaan tidak dijalankannya komitmen dalam akta, bukan perebutan harta gana-gini. Jalannya sidang akan menjadi ruang bagi kedua pihak untuk menyampaikan bukti dan argumentasi, sekaligus memperjelas bagaimana isi Akta 39 dipahami dalam perkara ini.
