Badan Gizi Nasional (BGN) mengeluarkan 1.637 sekolah dari daftar penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Indonesia. Sekolah-sekolah tersebut dinilai bukan lagi prioritas karena memiliki kemampuan ekonomi memadai, termasuk sejumlah sekolah elite dengan biaya pendidikan tinggi.
Kepala BGN Sudaryono menyampaikan hal itu saat melakukan inspeksi mendadak di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pematang Sulur 1, Kota Jambi, Jumat (20/11/2026). Menurut dia, penataan dilakukan agar program dan anggaran negara lebih tepat sasaran.
BGN menilai kemampuan ekonomi sekolah
Sudaryono mengatakan, salah satu alasan utama pencoretan adalah kondisi sekolah yang tergolong mampu. Dengan kemampuan ekonomi tersebut, sekolah dinilai tidak seharusnya menjadi sasaran utama MBG ketika masih ada kelompok yang lebih membutuhkan bantuan.
“Se-Indonesia itu ada 1.637 yang kami exclude. Jadi dia tidak lagi sekolah menerima MBG. Alasannya, ya dia sekolah elite, bayarnya mahal, terus kemudian sekolah itu mampu dan itu rata-rata alasannya karena itu,” ujar Sudaryono.
Angka 1.637 itu merujuk pada sekolah yang dikeluarkan dari daftar penerima secara nasional. BGN tidak hanya mempertimbangkan status sekolah, tetapi juga mengevaluasi apakah penerima memang membutuhkan program tersebut. Sudaryono menyebut ada sekolah yang secara sukarela menyatakan tidak membutuhkan MBG.
Dalam kasus lain, BGN berkomunikasi langsung dengan pihak sekolah untuk menilai kelanjutan pemberian program. Dengan demikian, penertiban tidak semata-mata dilakukan berdasarkan satu kategori, melainkan juga melalui evaluasi terhadap kebutuhan dan kondisi penerima.
Penertiban terkait syarat operasional dapur
Evaluasi BGN juga menyoroti bagaimana daftar penerima terbentuk pada tahap awal pelaksanaan MBG. Sudaryono menjelaskan, ketika program mulai berjalan, dapur harus memiliki penerima manfaat sebagai salah satu syarat agar dapat beroperasi.
Ketentuan tersebut, menurut dia, dalam sejumlah kasus mendorong pengelola dapur menjangkau sekolah yang sebenarnya bukan kelompok prioritas. Sekolah kemudian menerima MBG untuk memenuhi kebutuhan penerima manfaat yang diperlukan dapur agar bisa beroperasi.
“Dulu untuk sebuah dapur bisa beroperasi itu syaratnya harus punya penerima manfaat. Sehingga yang punya dapur ini memaksakan ke sekolah-sekolah itu untuk mau menerima MBG supaya dapurnya bisa buka. Tapi sekarang kita tertibkan semua,” jelasnya.
Penjelasan itu menunjukkan bahwa evaluasi tidak hanya menyasar daftar sekolah, tetapi juga pelaksanaan program di tingkat dapur. BGN ingin memastikan penyaluran tidak berlangsung sekadar untuk memenuhi persyaratan operasional, melainkan sesuai kebutuhan penerima.
Sudaryono mengatakan penataan dilakukan agar anggaran negara digunakan untuk membantu kelompok yang memerlukan. Karena itu, sekolah yang dinilai mampu tidak lagi menjadi prioritas, sementara kelanjutan layanan di sekolah lain dapat dikaji melalui komunikasi dengan pihak terkait.
Dapur yang melanggar juga dievaluasi
BGN turut memeriksa dapur yang diduga memaksakan penyaluran MBG kepada sekolah tertentu. Sudaryono menyatakan sejumlah dapur yang dinilai melakukan pelanggaran telah ditindak, termasuk dengan penutupan.
“Beberapa yang nakal-nakal kayak begitu sudah sebagian, kayaknya sudah beberapa saya tutup,” kata Sudaryono.
Pernyataan itu menegaskan bahwa penertiban mencakup dua sisi pelaksanaan: kelayakan sekolah sebagai penerima dan kepatuhan dapur dalam menyalurkan makanan. Meski demikian, bahan keterangan yang disampaikan Sudaryono tidak merinci nama sekolah maupun jumlah dapur yang telah ditutup.
Perubahan daftar penerima menjadi bagian dari upaya BGN menata pelaksanaan MBG agar menyasar pihak yang dinilai lebih membutuhkan. Ke depan, konsistensi evaluasi terhadap sekolah dan dapur akan menjadi penting untuk menjaga penyaluran tetap sesuai tujuan program.
