Pemerintah Kabupaten Jember kembali memberlakukan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) pada Jumat pekan ini dan Senin pekan depan. Kebijakan itu ditempuh untuk mengurangi mobilitas kendaraan di tengah antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Bupati Jember Muhammad Fawait mengatakan keputusan tersebut diambil setelah pemerintah daerah memantau situasi di lapangan dan menerima laporan mengenai antrean kendaraan di sejumlah titik pengisian BBM. Pemkab berharap berkurangnya perjalanan pegawai dapat membantu menekan kepadatan lalu lintas.
Fawait menyampaikan kebijakan tersebut pada Jumat, 16 Oktober 2026. Ia menyebut antrean BBM bukan hanya terjadi di Jember. Berdasarkan laporan yang diterimanya, kondisi serupa juga dialami sejumlah daerah di Jawa Timur hingga provinsi lain di Indonesia.
WFH ASN Jember untuk mengurangi mobilitas
WFH diterapkan pada dua hari kerja, yakni Jumat pekan ini dan Senin pekan depan. Dengan pegawai pemerintah tidak seluruhnya bepergian ke kantor, Pemkab Jember berharap jumlah kendaraan di jalan dapat berkurang. Dampak yang diharapkan kemudian adalah kepadatan di sekitar SPBU ikut terurai.
Kebijakan ini merupakan langkah pemerintah daerah untuk membantu meredakan dampak yang dirasakan warga. Meski demikian, pengurangan mobilitas ASN tidak serta-merta menyelesaikan persoalan pasokan maupun distribusi BBM. Efektivitasnya tetap dipengaruhi kondisi distribusi dan tingkat permintaan masyarakat di lapangan.
Fawait menegaskan bahwa distribusi BBM merupakan tanggung jawab Pertamina. Namun, menurut dia, pemerintah daerah tetap perlu mengambil bagian dalam mencari jalan keluar ketika masyarakat menghadapi kesulitan memperoleh bahan bakar.
“Distribusi BBM adalah tugas utama dari Pertamina. Namun, tentu kita tidak bisa sebagai pemerintah daerah lepas tangan begitu saja. Kita membantu Pertamina untuk mencari solusi dan berikhtiar untuk mengembalikan proses pembelian dengan normal,” ujar Fawait.
Pemkab Jember pantau antrean dan pasokan BBM
Pemkab Jember menyatakan akan terus memantau perkembangan situasi. Pemerintah daerah juga akan mengevaluasi langkah yang diperlukan untuk membantu memulihkan kelancaran pelayanan BBM. Pemantauan tersebut menjadi penting karena kondisi antrean dan kebutuhan bahan bakar dapat berubah dari waktu ke waktu.
Di sisi lain, Pemkab berencana memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk para ahli dan PT Pertamina, terutama jajaran Pertamina di wilayah Jember. Koordinasi itu diarahkan untuk mencari solusi atas persoalan yang terjadi dan mendukung pemulihan proses pembelian BBM.
Dalam keterangannya, Fawait tidak merinci titik SPBU yang mengalami antrean maupun penyebab teknis gangguan distribusi. Ia juga tidak menyebut berapa banyak ASN yang akan menjalankan WFH. Karena itu, kebijakan yang diumumkan berfokus pada pengurangan mobilitas pegawai, sementara penanganan distribusi tetap memerlukan koordinasi dengan pihak terkait.
Langkah tersebut menempatkan pemerintah daerah pada peran pendukung: mengurangi tekanan lalu lintas sekaligus membantu komunikasi dan pencarian solusi. Tanggung jawab utama distribusi, sebagaimana ditegaskan Fawait, tetap berada pada Pertamina. Pemulihan pelayanan BBM pun bergantung pada kelancaran distribusi dan kondisi permintaan di lapangan.
Koordinasi dengan Pertamina berlanjut
Fawait mengajak masyarakat mendoakan agar situasi pasokan energi nasional, khususnya di Kabupaten Jember, segera pulih. Pemkab berharap warga dapat kembali memperoleh bahan bakar dengan lebih mudah seiring upaya pemulihan yang dilakukan.
Untuk sementara, WFH menjadi salah satu cara yang dipilih Pemkab Jember untuk mengurangi perjalanan yang tidak perlu di tengah antrean. Pemerintah daerah akan memantau perkembangan dan menilai langkah berikutnya berdasarkan kondisi lapangan. Kelancaran pasokan dan pelayanan BBM menjadi penentu apakah aktivitas masyarakat dapat kembali berlangsung lebih normal.
