Pemerintah resmi meluncurkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital di Kompleks DPR, Jakarta Pusat, Kamis (8/10/2026). Salah satu pokok aturan yang disorot adalah pembagian kewenangan penetapan tarif: Kementerian Perhubungan menangani angkutan penumpang, sedangkan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengatur pengantaran barang dan makanan.
Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto menyatakan, Perpres ojol tersebut menjadi landasan pengaturan transportasi berbasis aplikasi, termasuk ojek online, taksi online, dan kurir. Cakupannya tidak berhenti pada transportasi, tetapi juga menyentuh sistem elektronik, kemitraan usaha mikro, jaminan sosial, serta ketenagakerjaan.
Pengumuman itu disampaikan setelah rapat koordinasi di DPR yang dihadiri Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Menteri UMKM Maman Abdurahman, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, dan Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria.
Pembagian tarif ojol dan layanan pengantaran
Dalam pembagian kewenangan yang dijelaskan pemerintah, Kementerian Perhubungan mengatur angkutan penumpang ojek online. Dudy mengatakan kementeriannya telah menerbitkan Keputusan Menteri Perhubungan yang berlaku sejak 1 Juli 2026. Salah satu ketentuannya membatasi biaya platform atau biaya aplikator maksimal 8 persen pada setiap pesanan.
Aturan itu menjadi bagian dari kebijakan tarif untuk layanan penumpang roda dua. Sementara itu, tarif jasa pengantaran barang dan makanan berada dalam kewenangan Komdigi. Dengan pembagian ini, pemerintah menempatkan layanan yang sama-sama beroperasi melalui aplikasi ke dalam jalur pengaturan kementerian berbeda, sesuai jenis jasanya.
Nezar Patria menjelaskan, Pasal 11 ayat 4 Perpres menugaskan Komdigi menetapkan biaya jasa transportasi untuk pengantaran barang dan makanan. Menurut dia, pengaturan tersebut diarahkan untuk menjamin penghasilan yang layak bagi pengemudi sekaligus memberikan perlindungan terhadap risiko yang mereka hadapi saat bekerja.
“Di dalam pasal 11 ayat 4 di Perpres ini Komdigi bertanggung jawab untuk menetapkan biaya jasa transportasi pengantaran barang dan makanan,” ujar Nezar.
Komdigi akan menyusun Peraturan Menteri sebagai aturan turunan. Di dalamnya, pemerintah akan menjelaskan hitungan dan formulasi tarif, termasuk jaminan akuntabilitas dan transparansi dalam pembentukan tarif oleh platform. Namun, saat pengumuman Perpres, draf aturan tersebut belum tersebar.
Sekretariat bersama untuk menyelaraskan aturan
Perpres ini memuat sejumlah aspek yang pelaksanaannya melibatkan kementerian teknis. Karena itu, pemerintah dan DPR menyepakati pembentukan forum komunikasi atau sekretariat bersama untuk membantu sinkronisasi serta harmonisasi aturan turunan.
Dasco mengatakan forum tersebut akan diketuai Menteri UMKM Maman Abdurahman. Koordinasi itu diharapkan membuat pelaksanaan Perpres berjalan selaras, terutama ketika kementerian menerbitkan aturan masing-masing yang berkaitan dengan angkutan orang, barang, dan makanan.
Bambang juga menyebut aturan pelaksanaan dari kementerian terkait, termasuk Komdigi, UMKM, dan Perhubungan, dibatasi harus terbit paling lambat 31 Desember. Tenggat tersebut menjadi penanda penting bagi tahap berikutnya: ketentuan dalam Perpres perlu diterjemahkan menjadi aturan teknis yang dapat menjadi acuan bagi pengemudi, aplikator, dan pengguna layanan.
GoTo menunggu aturan turunan Komdigi
PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk menyambut penerbitan Perpres Nomor 27 Tahun 2026. CEO GoTo Hans Patuwo menyatakan perusahaan berkomitmen mematuhi ketentuan yang berlaku dan bekerja sama dengan pemerintah agar implementasinya berjalan efektif.
Hans mengatakan skema bagi hasil atau komisi 8 persen telah diterapkan pada layanan transportasi penumpang roda dua GoRide sejak 1 Juli 2026. Untuk layanan pengantaran barang dan makanan, GoTo masih menunggu peraturan turunan dari Komdigi.
“Kami menyambut baik Peraturan Presiden ini dan berkomitmen untuk senantiasa mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, serta berkolaborasi erat dengan Pemerintah guna memastikan implementasinya berjalan secara efektif,” ujar Hans.
GoTo juga menyebut kesejahteraan mitra pengemudi sebagai bagian penting dari keberlanjutan ekosistem. Perusahaan menyatakan memiliki Program Apresiasi Mitra yang mencakup sejumlah manfaat, antara lain BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, beasiswa, serta Rumah Mitra di 25 lokasi.
Terbitnya Perpres menjadi awal dari rangkaian pelaksanaan kebijakan, bukan akhir dari pembahasan tarif. Kejelasan aturan turunan dan cara menghitung tarif pengantaran akan menentukan bagaimana perlindungan serta transparansi diterapkan dalam praktik. Perhatian berikutnya tertuju pada penyusunan regulasi kementerian dan koordinasi antarlembaga hingga tenggat akhir tahun.
