Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyinggung PT Kaltim Prima Coal (KPC) yang kembali mengajukan izin impor solar. Pernyataan itu disampaikan di hadapan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Anindya Bakrie dalam Rakernas III HIPPI Tahun 2026 di Djakarta Theater, Jakarta Pusat.
Bahlil menyebut permintaan KPC menjadi pengecualian di tengah klaim pemerintah bahwa kebutuhan solar nasional kini dapat dipenuhi tanpa impor, setelah penerapan program biodiesel B50. KPC merupakan anak usaha PT Bumi Resources Tbk, perusahaan yang berada dalam Grup Bakrie.
“Kemarin aku baca nih, ajukan lagi KPC ini untuk BBM (impor), aku mau coret, aduh kawan lagi gitu loh. Ini beratnya di situ gitu loh,” kata Bahlil dalam acara tersebut, Senin kemarin.
Bahlil singgung pengajuan impor solar KPC
Ucapan itu disampaikan langsung di hadapan Anindya, yang juga disebut menjabat sebagai petinggi Bakrie Group. Bahlil kembali menyinggung perusahaan tambang tersebut ketika menjelaskan bahwa Indonesia tidak lagi mengimpor solar, dengan pengecualian permintaan dari perusahaan Anindya untuk keperluan tambang.
“Solar kita tidak lagi impor, sudah clear, terkecuali perusahaannya Pak Anin untuk tambang. Aku mau coret, aduh kawan lagi ini, tapi kawan ini tidak paham-paham juga,” ujar Bahlil dengan nada bercanda.
Pernyataan tersebut muncul saat pemerintah mendorong pemanfaatan sumber energi domestik untuk menekan ketergantungan pada pasokan luar negeri. Bahlil mengatakan, program B50 membuat kebutuhan solar nasional bisa dipenuhi dengan dukungan bahan bakar campuran berbasis minyak kelapa sawit.
Menurut dia, konsumsi solar Indonesia mencapai 39 juta kiloliter. Sekitar separuh dari kebutuhan itu dipenuhi melalui penggunaan CPO atau minyak sawit dalam campuran bahan bakar. Pemerintah pun mengklaim tak lagi perlu mengimpor solar untuk memenuhi konsumsi nasional.
B50 dan tantangan impor BBM nasional
Meski impor solar disebut telah dihentikan, kebutuhan BBM secara keseluruhan masih jauh lebih besar daripada kemampuan produksi minyak dalam negeri. Bahlil menyebut Indonesia masih mengimpor sekitar satu juta barel BBM per hari.
Produksi minyak mentah nasional berada di kisaran 600 ribu barel per hari, sementara konsumsi mencapai 1,6 juta barel per hari. Selisih tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah berupaya meningkatkan produksi domestik sekaligus mengembangkan sumber energi alternatif.
“Bagaimana caranya agar tidak kita tergantung kepada dunia? Mau tidak mau kita harus mengoptimalkan seluruh potensi sumber-sumber energi kita di dalam negeri, baik berbentuk fosil lewat kenaikan lifting, maupun bagaimana cara kita untuk mendapatkan energi alternatif nabati,” kata Bahlil.
Angka kebutuhan bensin juga menunjukkan tantangan serupa. Konsumsi gasoline di dalam negeri mencapai sekitar 40 juta kiloliter per tahun, sedangkan produksi nasional baru berkisar 18 juta hingga 19 juta kiloliter. Kebutuhan yang belum tercukupi dari produksi tersebut dipenuhi melalui impor.
Pemerintah dorong campuran etanol hingga E50
Untuk mengurangi ketergantungan impor bensin, pemerintah mendorong penggunaan bahan bakar dengan campuran etanol. Bahlil menyampaikan target kandungan campuran itu dapat mencapai 50 persen atau E50, dengan mencontoh penerapan B50 pada solar.
Ia mengatakan bahan baku etanol dapat berasal dari tebu, singkong, dan jagung. Pengembangan komoditas tersebut, menurut Bahlil, berpotensi mendukung pembentukan kawasan pertumbuhan ekonomi baru sekaligus memperluas sumber energi di dalam negeri.
“Kita mau dorong etanol, kita mau dorong sampai dengan E50. Belajar daripada solar yang B50, dari B10 sampai B50,” ujarnya.
Rencana mendorong etanol itu berangkat dari upaya mencari alternatif bagi bensin yang produksinya belum mencukupi kebutuhan nasional. Namun, data yang disampaikan Bahlil juga memperlihatkan bahwa penghentian impor solar melalui B50 belum berarti Indonesia bebas dari impor BBM secara keseluruhan.
Di tengah dorongan tersebut, pengajuan impor KPC menjadi sorotan karena perusahaan itu bergerak di sektor tambang dan meminta izin untuk operasionalnya. Pernyataan Bahlil memperlihatkan bahwa pengurangan impor energi berjalan beriringan dengan upaya pemerintah membatasi ketergantungan industri pada pasokan dari luar negeri.
