PSSI memberhentikan Michael Sianipar dari jabatan Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (FFI) dan menunjuk Vivin Cahyani Sungkono sebagai pelaksana tugas pada 12 November 2026. Keputusan itu memicu perlawanan dari Michael, yang menyatakan masih menjadi ketua umum sah dan menilai penunjukan pengganti tidak sesuai aturan organisasi.
Polemik tersebut berawal dari persoalan kepengurusan dan pengelolaan kompetisi. Kini, perbedaan pandangan mengenai mekanisme pergantian pengurus berkembang menjadi sengketa terbuka yang berpotensi memengaruhi stabilitas organisasi futsal nasional.
Kronologi konflik kepengurusan FFI
Ketegangan mencuat setelah Michael menerbitkan surat keputusan pada 4 November 2026 yang memberhentikan Budi Setiawan dari jabatan Sekretaris Jenderal FFI. Pihak Michael menyebut langkah itu sebagai bagian dari penataan organisasi. Budi menolak keputusan tersebut dan berpendapat pemberhentian Sekjen harus mengikuti Statuta PSSI serta mendapat persetujuan induk organisasi.
Budi sebelumnya diangkat melalui surat keputusan yang ditandatangani Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada 12 Mei 2026. Karena itu, ia menilai keputusan pemberhentiannya tidak memenuhi prosedur dan tidak memiliki kekuatan hukum. Perselisihan administrasi tersebut kemudian meluas ke klub-klub peserta kompetisi.
Pada 10 November, sepuluh klub Pro Futsal League (PFL) mendesak digelarnya Kongres Luar Biasa (KLB) untuk membenahi tata kelola FFI. Mereka antara lain Bintang Timur Surabaya, Blacksteel FC, Pangsuma FC, Cosmo JNE, Kuda Laut Nusantara, Halus FC, Mimika, Unggul FC, Proton, dan Nanzabi.
Di hari yang sama, sejumlah anggota Komite Eksekutif FFI menyatakan mundur. Desakan KLB itu muncul di tengah keluhan klub mengenai transparansi dan hak finansial. Hadiah PFL musim 2025/2026 disebut belum dibayarkan hingga musim berikutnya berjalan, sementara subsidi liga juga menjadi persoalan yang disorot.
PSSI tunjuk Vivin Cahyani sebagai Plt Ketum FFI
PSSI menerbitkan SK Nomor 271/SKEP/XI-2026 pada 12 November. Dokumen yang ditandatangani Erick Thohir dan Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi itu memberhentikan Michael dari jabatan Ketua Umum FFI periode 2024–2028 dan menunjuk anggota Exco PSSI, Vivin Cahyani Sungkono, sebagai Plt.
PSSI menyatakan penunjukan tersebut diperlukan untuk menghindari kekosongan kepemimpinan sekaligus mempersiapkan KLB. Dalam dokumen itu, PSSI menyebut dukungan untuk KLB telah mencapai 48 pemegang hak suara, terdiri atas 20 klub dan 28 asosiasi provinsi. Jumlah tersebut, menurut PSSI, melampaui ketentuan minimal dua pertiga suara.
Sebelum keputusan PSSI terbit, Ketua Komite Hukum FFI Deny Susanto menyatakan permintaan KLB harus mengikuti AD/ART hasil Kongres Biasa 12 Mei 2026. Menurut Deny, permohonan harus diajukan secara tertulis oleh sedikitnya dua pertiga pemilik suara sah dan diverifikasi oleh federasi. Perbedaan tafsir mengenai prosedur inilah yang menjadi salah satu titik utama perselisihan.
Michael menilai penunjukan Plt tidak sah
Michael menegaskan status kepemimpinannya masih sah secara hukum karena kepengurusan FFI yang dipimpinnya tercatat di Kementerian Hukum. Ia menyatakan perubahan kepengurusan semestinya mengikuti anggaran dasar dan anggaran rumah tangga federasi, termasuk aturan mengenai penyampaian aspirasi dan pengajuan KLB.
“Bila ada upaya untuk mengganti kepengurusan yang sah yang dilindungi oleh AD/ART dan Kementerian Hukum secara legal, melalui prosedur yang tidak pada tempatnya, tidak sesuai dengan aturan, itu adalah upaya ilegal,” kata Michael.
Ia juga menyatakan FFI siap melaporkan pihak yang menerbitkan keputusan tersebut kepada Kementerian Hukum dan kepolisian apabila penunjukan Plt tetap dijalankan. Pernyataan itu merupakan sikap Michael atas keputusan PSSI; belum ada keterangan dalam bahan yang tersedia mengenai proses hukum yang telah diajukan.
Dalam pernyataan pada 13 November, Michael mengajak pemangku kepentingan menjaga futsal dan menyampaikan aspirasi melalui mekanisme organisasi. Ia juga menyatakan siap dipanggil pimpinan PSSI untuk menjelaskan persoalan secara terbuka. Di tengah konflik, Michael mengatakan dirinya masih ingin mengawal target Indonesia tampil di Piala Dunia Futsal 2028.
Penyelesaian polemik ini akan bergantung pada kejelasan mekanisme KLB dan kesepakatan mengenai kewenangan masing-masing pihak. Bagi klub, pengurus daerah, dan atlet, kepastian tata kelola penting agar agenda kompetisi serta pembinaan tim nasional tidak terseret lebih jauh oleh sengketa kepengurusan.
