Polri mengungkap bahwa sosok berinisial TK yang disebut dalam penyidikan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto adalah perwira tinggi berpangkat Brigadir Jenderal. TK kini menjalani pemeriksaan internal oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri, sementara keterangannya juga didalami dalam penyidikan perkara.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyampaikan informasi tersebut pada Kamis, 12 November 2026. Namun, Polri belum membuka nama lengkap maupun jabatan TK di lingkungan kepolisian. Pengungkapan pangkat itu menjelaskan posisi TK dalam institusi, tetapi belum menjawab secara rinci apa peran dan tindakan yang diduga dilakukannya.
Peran TK didalami dalam penyidikan
Menurut Johnny, pemeriksaan terhadap TK berlangsung di Biro Pertanggungjawaban Profesi (Wabprof) Divisi Propam Polri. Pemeriksaan internal itu berkaitan dengan dugaan pelanggaran profesi. Pada saat yang sama, penyidik mendalami keterangan TK untuk mengurai peran setiap pihak dalam perkara dugaan penyadapan.
“Keterangannya juga didalami dalam proses penyidikan untuk mengungkap secara utuh peran masing-masing pihak dalam perkara ini,” kata Johnny.
Johnny menegaskan, proses etik dan penyidikan dugaan tindak pidana berjalan bersamaan. Dengan demikian, pemeriksaan Propam tidak menggantikan proses hukum pidana, melainkan menjadi jalur internal untuk menelaah dugaan pelanggaran profesi yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Nama TK muncul dalam pemaparan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto saat rapat kerja bersama Komisi III DPR RI pada Kamis, 12 November. Dalam kesempatan itu, Suyudi menjelaskan dugaan peran Irjen Ahrie Sonta (AS), yang disebut pernah menjabat Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring.
Suyudi menyebut Ahrie diduga menerima perintah dari seorang jenderal berinisial LSP, lalu meneruskannya kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik. Hasil penyadapan itu, menurut pemaparan tersebut, diduga dilaporkan kepada LSP. Ahrie juga disebut memerintahkan Brigjen TK melakukan surveillance atau pemantauan.
Dugaan surveillance dan penyadapan ilegal
Dalam keterangannya di hadapan Komisi III, Suyudi mengaitkan dugaan tindakan itu dengan masa jabatan Ahrie sebagai Plt Kabagmon, yakni 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026. Uraian tersebut menjadi dasar bagi penyidik untuk menelusuri hubungan antara perintah yang diduga diterima Ahrie, aktivitas operator, pelaporan hasil penyadapan, serta perintah pemantauan kepada TK.
Meski demikian, identitas lengkap TK dan sasaran surveillance belum diungkap dalam keterangan yang tersedia. Karena itu, rincian mengenai tugas yang diduga dijalankan TK masih menunggu hasil pemeriksaan dan penjelasan lebih lanjut dari kepolisian. Status pemeriksaannya di Propam juga tidak dengan sendirinya berarti ia telah ditetapkan sebagai tersangka.
Perkara yang tengah disidik berkaitan dengan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh. Polri sebelumnya menyebut telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka. Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, mantan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
Empat perwira tinggi telah ditetapkan sebagai tersangka
Polri menyatakan tiga tersangka telah ditempatkan di tempat khusus dan ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Sementara itu, Slamet Uliandi belum ditahan karena masih menjalani pemulihan kesehatan setelah menderita stroke. Keterangan tersebut menggambarkan bahwa proses terhadap para tersangka berjalan dengan kondisi yang berbeda-beda.
Dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo dilaporkan berlangsung sejak 2025. Dalam perkembangan yang disebutkan sumber, Listyo Sigit diberhentikan dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan pada Rabu, 4 November. Polri juga disebut telah memberhentikan Ahrie Sonta dari dinas kepolisian.
Rangkaian keterangan itu belum menutup sejumlah pertanyaan penting, mulai dari siapa yang menjadi sasaran pemantauan hingga bagaimana dugaan penyadapan dilakukan. Pemeriksaan terhadap TK dan pendalaman keterangan para pihak diharapkan dapat memperjelas alur perintah serta batas tanggung jawab masing-masing. Hingga proses tersebut menghasilkan temuan yang terverifikasi, dugaan terhadap setiap pihak tetap perlu dibedakan dari fakta yang telah dipastikan melalui penyidikan.
