Anggota Kongres dari Partai Republik, Thomas Massie, mengajukan delapan pasal pemakzulan terhadap Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth. Langkah itu berkaitan dengan perang Iran dan dugaan penyalahgunaan wewenang, sekaligus membuka babak baru ketegangan di Kongres setelah Partai Republik pimpinan Presiden Donald Trump kalah dalam pemilu paruh waktu.
Dilansir AFP, Selasa (10/11/2026), Massie yang mewakili Kentucky menuduh Hegseth melancarkan perang tanpa persetujuan Kongres. Ia juga menyatakan sang menteri secara sadar menjalankan perintah yang melanggar hukum.
Usulan tersebut diajukan ketika Partai Republik masih menguasai Kongres, tetapi kekalahan dalam pemilu mengubah peta politik menjelang pergantian periode. Sejumlah anggota parlemen dari kubu Trump memberi sinyal bisa bergabung dengan Partai Demokrat untuk mendukung tuduhan terhadap Hegseth.
Delapan pasal pemakzulan untuk Hegseth
Massie menyebut tindakan Hegseth melanggar batas kewenangan pemerintah dalam menjalankan operasi militer. Di antara delapan pasal yang diajukannya terdapat dugaan pelanggaran Undang-Undang Kewenangan Perang 1973, aturan yang mengatur keterlibatan Kongres dalam keputusan perang.
Pasal-pasal itu juga mencakup tuduhan terkait korban sipil serta operasi militer di Yaman dan Venezuela. Pentagon membantah tuduhan tersebut. Tidak ada perincian lebih lanjut mengenai bantahan itu dalam laporan yang menjadi sumber berita ini.
Perang Iran menjadi salah satu fokus utama gugatan Massie. Konflik dengan Teheran disebut telah berlangsung selama delapan bulan dan belum terselesaikan. Massie menilai perang tersebut dilancarkan tanpa persetujuan Kongres, sedangkan pemimpin Partai Demokrat di DPR, Hakeem Jeffries, menyebutnya sebagai pilihan yang sembrono dan mahal.
“Orang yang disebut sebagai menteri pertahanan itu telah menyalahgunakan kekuasaannya, merusak keamanan nasional kita, dan merancang perang yang sembrono serta mahal di Iran, yang sebenarnya merupakan pilihan,” kata Jeffries kepada ABC News.
Kekalahan pemilu mengubah kalkulasi di Kongres
Pemungutan suara atas pemakzulan itu dapat digelar DPR paling cepat pada Rabu. Namun, Partai Republik masih memegang kendali hingga anggota parlemen periode baru mulai bertugas pada 3 Januari. Kekalahan dalam pemilu paruh waktu pekan sebelumnya memicu saling tuding di internal partai, sementara Partai Demokrat meraih kemenangan di kedua kamar Kongres.
Perubahan dukungan di antara anggota parlemen Republik dapat menentukan nasib usulan tersebut. Sejumlah anggota partai yang kalah dalam pemilu mungkin tidak menghadiri pemungutan suara, sehingga peluang pemakzulan disetujui bisa meningkat. Meski begitu, proses di DPR baru menjadi satu tahap awal.
Jika DPR menyetujui pemakzulan, Hegseth tidak otomatis kehilangan jabatannya. Senat harus menyatakan dirinya bersalah, dan keputusan itu membutuhkan dukungan dua pertiga anggota. Ambang tersebut dinilai jauh lebih sulit dicapai, bahkan setelah Partai Demokrat mengambil alih kendali Senat pada Januari mendatang.
Trump tetap membela menteri pertahanan
Trump menyatakan dukungan kepada Hegseth pada Senin. Ia mengatakan menteri pertahanannya telah melakukan “pekerjaan yang baik” dan “memenangkan” perang di Venezuela dan Iran. Dalam pernyataan itu, Trump merujuk pada operasi kilat yang menangkap pemimpin Venezuela Nicolas Maduro pada Januari serta konflik yang masih berlangsung dengan Iran.
Ketika ditanya mengenai kemungkinan Hegseth dimakzulkan, Trump menegaskan dukungannya. “Ya, saya akan tetap mendukungnya,” kata Trump kepada wartawan.
Bagi pemerintahan Trump, pemakzulan di DPR akan menjadi pukulan politik yang memalukan, meski belum tentu berujung pada pemberhentian Hegseth. Massie, yang dikenal sebagai pengkritik Trump, telah menempatkan isu kewenangan perang dan pertanggungjawaban atas operasi militer di pusat perdebatan Kongres.
Jeffries, yang diperkirakan menjadi Ketua DPR pada Januari, juga telah menyatakan dukungan penuh terhadap pemakzulan. Perkembangan berikutnya akan bergantung pada suara anggota DPR dan sejauh mana perbedaan sikap di kalangan Republik berkembang setelah kekalahan pemilu. Di tengah konflik yang belum berakhir, keputusan Kongres akan menjadi ujian bagi batas kewenangan eksekutif dalam kebijakan perang.
