Pemerintah Kabupaten Siak menyambut baik kebijakan pengalihan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Namun, Bupati Siak Afni Zulkifli menyatakan pemerintah daerah masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat, terutama mengenai sumber pembiayaan gaji belasan ribu pegawai yang terdampak.
Kebijakan tersebut diumumkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada Jumat, 6 November 2026. Bagi Afni, perubahan status itu merupakan kabar yang patut disyukuri. Meski demikian, sejumlah hal mendasar belum terjawab dan perlu diperjelas sebelum pemerintah daerah menyusun langkah lanjutan.
Pemkab Siak menanti kepastian pembiayaan PPPK
Pertanyaan utama yang disampaikan Afni adalah siapa yang akan membayar gaji para PPPK setelah status mereka menjadi penuh waktu. Pemerintah pusat perlu menjelaskan apakah pembiayaan akan berasal dari APBN atau tetap dibebankan kepada APBD.
“Jika semua jadi PPPK penuh waktu, pertanyaannya siapa yang akan membayar gaji mereka nantinya ya? Kami masih menunggu petunjuk teknis dari pusat,” kata Afni kepada JPNN, Minggu, 8 November.
Besarnya jumlah pegawai membuat kejelasan sumber dana menjadi persoalan penting bagi daerah. Dalam keterangannya, Afni menyebut ada belasan ribu PPPK paruh waktu yang berpotensi beralih status. Perubahan tersebut, karena itu, tak hanya menyangkut administrasi kepegawaian, tetapi juga konsekuensi belanja pemerintah.
Menurut Afni, kepastian pembiayaan dibutuhkan agar pemerintah daerah dapat memperhitungkan dampak kebijakan secara tepat. Tanpa informasi mengenai pihak yang menanggung gaji, pemda belum memiliki pegangan untuk menentukan kebutuhan anggaran setelah pengalihan status dilakukan.
Juknis dibutuhkan saat daerah menyusun APBD 2027
Waktu keluarnya petunjuk teknis menjadi perhatian karena pemerintah daerah sedang menyusun rancangan APBD 2027. Afni mengingatkan, ketidakjelasan mekanisme pembayaran dapat menyulitkan proses perencanaan anggaran, khususnya ketika daerah harus memperhitungkan kebutuhan gaji pegawai.
“Tanpa petunjuk teknis yang jelas, kebijakan tersebut justru berpotensi menimbulkan persoalan dalam perencanaan anggaran,” ujar Afni.
Karena itu, kabar pengalihan status belum cukup untuk menjadi dasar perencanaan di daerah. Pemerintah pusat perlu menerangkan bagaimana pembiayaan akan dijalankan sekaligus menyampaikan ketentuan administrasi kepegawaiannya. Kejelasan itu akan membantu pemda memahami apa yang harus disiapkan dan bagaimana menjalankan kebijakan tersebut.
Afni juga mengingatkan bahwa persoalan PPPK sebelumnya pernah dikaitkan dengan janji pembayaran oleh pemerintah pusat. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, gaji mereka ternyata dibayarkan oleh pemerintah daerah. Pengalaman tersebut menjadi salah satu alasan mengapa pembagian tanggung jawab pendanaan perlu dipastikan sejak awal.
Perubahan status perlu disertai aturan yang jelas
Afni menilai peningkatan status menjadi PPPK penuh waktu sebagai sebuah kemajuan. Kebijakan itu, menurut dia, menjawab kebutuhan akan kepastian status bagi pegawai yang selama ini bekerja dengan skema paruh waktu. Akan tetapi, manfaat perubahan status perlu berjalan seiring dengan kepastian mengenai anggaran dan tata kelola kepegawaiannya.
Di sisi lain, pemerintah daerah membutuhkan informasi yang dapat dijadikan acuan resmi, bukan sekadar pengumuman mengenai perubahan status. Juknis akan menjadi pegangan untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan kebijakan, termasuk tanggung jawab pembiayaan antara pemerintah pusat dan daerah.
Harapan pemda kini tertuju pada penjelasan lanjutan dari pemerintah pusat. Bagi Siak, kepastian itu penting agar perubahan status PPPK dapat ditindaklanjuti tanpa mengganggu penyusunan anggaran daerah. Kejelasan sejak awal juga akan membantu memastikan kebijakan yang disambut baik tersebut dapat diterapkan dengan perencanaan yang matang.
