Delapan anggota Polresta Karawang, termasuk Kepala Satuan Reserse Narkoba Kompol Awa, ditahan di tempat khusus Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Barat. Mereka diamankan terkait dugaan pembebasan pengedar obat keras tertentu setelah kasus tersebut dilimpahkan ke Polresta Karawang.
Wakapolresta Karawang AKBP Afrian Satya Permadi menyampaikan, pengamanan dilakukan langsung oleh Ditresnarkoba Polda Jabar. Keterangan itu disampaikan di Karawang pada Jumat (6/11/2026). Afrian menyebut kedelapan anggota tersebut telah ditempatkan di tempat khusus di lingkungan Ditresnarkoba.
Kasus ini menjadi sorotan karena salah satu anggota yang ditahan adalah perwira yang memimpin satuan narkoba di Polresta Karawang. Afrian mengatakan ada dua perwira yang diamankan. Selain itu, terdapat seorang kepala unit dan enam penyidik di antara anggota yang ditahan.
Dugaan bermula setelah operasi bersama BNN
Menurut Afrian, perkara bermula ketika sejumlah orang yang diduga mengedarkan obat keras tertentu diamankan dalam operasi bersama Badan Narkotika Nasional Kabupaten. Setelah itu, penanganan kasus dilimpahkan ke Polresta Karawang.
Dalam proses setelah pelimpahan tersebut, diduga ada anggota yang menyalahgunakan kewenangan. Afrian menyebut terdapat komunikasi dan sejumlah nominal uang yang diduga diterima oleh oknum. Ia tidak merinci jumlah uang, siapa pihak yang berkomunikasi, ataupun identitas para pengedar yang diamankan.
Afrian mengatakan dugaan itu diketahui sehingga anggota terkait kemudian diamankan oleh Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Jabar. Ia menggambarkan langkah tersebut sebagai tindak lanjut dari pengawasan yang dilakukan saat itu.
“Tapi, pada saat itu langsung ‘tercium’, langsung (anggota) diamankan oleh Bidpropam Polda Jabar,” kata Afrian.
Informasi yang disampaikan Wakapolresta belum memuat rincian mengenai bentuk komunikasi atau dugaan aliran uang tersebut. Karena itu, dugaan pembebasan pengedar dan penyalahgunaan wewenang masih menjadi pokok perkara yang ditangani pihak berwenang, bukan kesimpulan atas kesalahan para anggota.
Anggota dinonaktifkan dan diganti sementara
Selain ditahan di tempat khusus, kedelapan anggota itu telah dinonaktifkan dari tugasnya dan dilakukan penggantian sementara. Langkah ini diambil agar pelaksanaan tugas di Polresta Karawang tetap berjalan, sementara penanganan terhadap anggota yang diamankan berlangsung di Polda Jabar.
Afrian menyebut pengamanan tersebut sebagai tindakan tegas. Ia menegaskan, penindakan tidak hanya berlaku terhadap masyarakat, tetapi juga terhadap anggota kepolisian apabila diduga melanggar dalam penanganan perkara narkoba.
Dalam keterangannya, Afrian juga meminta masyarakat tidak khawatir terhadap komitmen Polresta Karawang dalam menangani persoalan narkoba. Menurut dia, penahanan anggota internal menunjukkan bahwa pengawasan dan penindakan dapat menyasar personel kepolisian sendiri.
Namun, keterangan yang tersedia belum menjelaskan tahapan pemeriksaan berikutnya maupun apakah para anggota telah dikenai sanksi disiplin atau pidana. Belum ada pula rincian mengenai peran masing-masing anggota dalam dugaan pembebasan pengedar. Informasi tersebut penting untuk melihat secara utuh bagaimana perkara berkembang.
Penanganan perkara menjadi ujian pengawasan internal
Kasus ini menempatkan pengawasan internal kepolisian dalam perhatian publik, terutama karena bermula dari penanganan perkara obat keras tertentu. Dugaan keterlibatan anggota membuat proses penanganan perkara dan penjelasan mengenai hasil pemeriksaan menjadi bagian penting dari upaya menjaga kepercayaan masyarakat.
Afrian menyatakan langkah Kapolda Jawa Barat yang mengamankan anggota yang diduga melanggar merupakan bentuk tindakan tegas. Proses berikutnya diharapkan dapat menjelaskan dugaan penyalahgunaan wewenang, termasuk peran tiap anggota dan kaitannya dengan pengedar yang sempat diamankan dalam operasi bersama BNN Kabupaten.
Untuk saat ini, informasi yang telah disampaikan baru mencakup jumlah dan posisi sebagian anggota yang diamankan, dugaan perkara, serta penonaktifan mereka. Perkembangan pemeriksaan dari Polda Jabar akan menentukan kejelasan duduk perkara dan bentuk pertanggungjawaban yang akan dikenakan.
