Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Telawa dan Polres Boyolali memperkuat kerja sama untuk mencegah perusakan hutan di Kabupaten Boyolali. Upaya itu dibahas dalam Forum Belajar Bersama tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan di Aula Bhara Merapi Polres Boyolali, Kamis (29/10/2026).
Forum tersebut menjadi ruang bagi kedua instansi untuk berbagi pemahaman mengenai pengelolaan kawasan hutan, aturan yang berlaku, serta bentuk gangguan keamanan hutan dan cara menanganinya. Perhutani berharap kolaborasi dengan kepolisian dapat mendukung langkah pencegahan sekaligus penanganan tindak pidana kehutanan.
Perhutani paparkan pengelolaan hutan KPH Telawa
Dalam kegiatan itu, Perhutani KPH Telawa menghadirkan Wakil Administratur KPH Telawa, Julie Irahadi, sebagai narasumber. Ia memaparkan pengelolaan kawasan hutan yang berada di wilayah Kabupaten Boyolali serta landasan yuridis yang menjadi payung hukum Polisi Kehutanan.
Materi juga mencakup kewenangan Polisi Kehutanan, berbagai bentuk gangguan keamanan hutan yang kerap terjadi, dan langkah-langkah penanganannya. Pembahasan tersebut memberi gambaran mengenai aspek pengelolaan sekaligus peran petugas dalam menjaga kawasan hutan.
Julie mengatakan pengelolaan hutan yang berada di bawah Perhutani membutuhkan kerja sama dengan kepolisian. Menurut dia, kolaborasi diperlukan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana kehutanan, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan keamanan wilayah.
“Dalam pengelolaan kawasan hutan yang dikelola Perhutani, diperlukan sinergi bersama Kepolisian Resor (Polres) untuk mencegah dan memberantas tindak pidana kehutanan demi menjaga kelestarian lingkungan serta keamanan wilayah,” ujar Julie.
Polres Boyolali tekankan pencegahan dan edukasi
Dalam forum itu, Subiyati menyampaikan komitmen Polres Boyolali untuk menegakkan hukum terhadap pelaku perusakan hutan. Penegakan hukum, kata dia, dilakukan secara tegas dan tanpa tebang pilih. Namun, ia menempatkan langkah tersebut sebagai upaya terakhir.
Subiyati menekankan pencegahan dan edukasi sebagai kunci dalam upaya menyelamatkan hutan. Pandangan itu sejalan dengan tujuan forum, yakni memperkuat pemahaman dan koordinasi antarlembaga sebelum gangguan hutan berkembang menjadi perkara yang harus ditangani melalui penegakan hukum.
“Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Polres Boyolali, berkomitmen penuh untuk menegakkan hukum secara tegas tanpa tebang pilih terhadap para pelaku perusakan hutan. Penegakan hukum merupakan langkah terakhir. Kunci utama keberhasilan penyelamatan hutan kita terletak pada aspek pencegahan dan edukasi,” kata Subiyati.
Penekanan pada pencegahan membuat pertukaran informasi dalam forum menjadi bagian penting dari kerja bersama. Pemahaman mengenai aturan, kewenangan Polisi Kehutanan, serta bentuk gangguan keamanan hutan dapat menjadi bekal bagi instansi terkait dalam menentukan langkah penanganan.
Kolaborasi diarahkan untuk menjaga kelestarian hutan
Perhutani KPH Telawa berharap forum belajar bersama tersebut memperkuat kolaborasi dengan Polres Boyolali. Kerja sama itu diharapkan mendukung upaya mencegah dan menangani berbagai bentuk perusakan hutan di wilayah Kabupaten Boyolali.
Forum ini juga menegaskan bahwa perlindungan hutan memerlukan keterlibatan lintas instansi. Perhutani membawa pengetahuan mengenai pengelolaan kawasan dan tugas Polisi Kehutanan, sementara kepolisian menegaskan peran pencegahan serta penegakan hukum. Keduanya diharapkan dapat saling mendukung sesuai tugas masing-masing.
Perhutani menyebut sinergi tersebut diharapkan berkontribusi pada kelestarian hutan sebagai penopang kehidupan masyarakat. Ke depan, kesinambungan komunikasi dan kerja sama antara KPH Telawa dan Polres Boyolali akan menjadi bagian penting dari upaya menjaga kawasan hutan serta menangani potensi gangguan di dalamnya.
