Kawasan bekas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah dipasangi plang peringatan dan larangan beraktivitas tanpa izin. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan langkah itu dilakukan untuk mencegah pemanfaatan kawasan hutan secara ilegal, termasuk pembalakan liar setelah kebakaran.
Pemasangan plang dilakukan di sejumlah titik rawan karhutla, termasuk kawasan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang telah dijatuhi sanksi oleh Kementerian Kehutanan. Pemerintah juga berencana memperkuat pengawasan dengan menambah personel Polisi Kehutanan (Polhut).
Plang memperjelas status kawasan hutan
Raja Juli memasang plang tersebut di Kalimantan Tengah pada Minggu (1/11/2026). Menurut dia, tanda peringatan di lapangan menjadi salah satu cara pemerintah mengendalikan kegiatan di kawasan hutan, di samping menjatuhkan sanksi kepada pemegang izin yang melanggar ketentuan.
“Pemasangan plang menjadi salah satu bentuk pengendalian langsung di lapangan, selain penerapan sanksi terhadap pemegang izin yang melanggar ketentuan,” kata Raja Juli.
Plang itu dimaksudkan untuk memperjelas status kawasan sekaligus memberi peringatan kepada pihak yang berpotensi melakukan kegiatan tanpa izin. Dengan demikian, keberadaan tanda tersebut bukan sekadar penanda, tetapi bagian dari upaya membatasi aktivitas yang tidak sesuai ketentuan.
Sejumlah kawasan PBPH yang menjadi sasaran pemasangan plang sebelumnya telah menerima sanksi dari Kementerian Kehutanan. Bentuk sanksinya mencakup pembekuan izin hingga kewajiban memulihkan ekosistem hutan.
Langkah tersebut menempatkan pengendalian lapangan dan penegakan sanksi sebagai dua bagian dari respons pemerintah. Namun, pemasangan plang tidak menghapus kewajiban pemegang izin untuk menjalankan sanksi yang telah dijatuhkan, termasuk pemulihan ekosistem.
Polhut diminta fokus pada area rawan
Salah satu ancaman yang menjadi perhatian pemerintah di kawasan bekas karhutla adalah pembalakan liar atau illegal logging. Raja Juli mengatakan keterbatasan jumlah personel Polhut tidak seharusnya membuat pengawasan berhenti atau dilakukan seadanya.
Menurut dia, pengamanan perlu dijalankan secara lebih taktis dengan mengidentifikasi kawasan yang berisiko tinggi mengalami pelanggaran. Pernyataan itu menekankan pentingnya penentuan prioritas pengawasan, terutama ketika jumlah petugas yang tersedia terbatas.
“Keterbatasan itu juga jangan membuat kita justru berhenti berbuat secara maksimal untuk hutan kita. Justru kita harus bekerja dengan lebih cerdas, ya, taktis. Kita bisa identifikasi mestinya ya, area-area yang rawan terjadi illegal logging,” ujarnya.
Meski demikian, tidak disebutkan secara rinci bagaimana pola penjagaan di setiap lokasi atau kapan pengawasan akan dilakukan. Pemerintah menyatakan akan memperkuat personel Polhut, sementara pemasangan plang menjadi langkah yang sudah dilakukan di sejumlah titik.
Penambahan personel untuk memperkuat pengawasan
Raja Juli mengungkapkan pemerintah menyiapkan penambahan tenaga Polisi Kehutanan. Penguatan personel itu diharapkan membantu pengawasan di berbagai wilayah, termasuk kawasan hutan yang memiliki potensi pelanggaran.
Dalam keterangannya, ia menyebut keputusan Presiden Prabowo Subianto terkait kedatangan generasi baru dalam jumlah besar. Raja Juli mengatakan jumlahnya dapat mencapai 70.000 orang.
“Pak Presiden Prabowo Subianto telah mengambil keputusan bahwa nanti kita akan kedatangan anak muda, generasi baru. Jumlahnya tidak sedikit bahkan sampai 70.000,” ujar Raja Juli.
Penambahan personel diharapkan berjalan seiring dengan upaya perlindungan dan pemulihan ekosistem. Keduanya menjadi penting karena kawasan yang pernah terbakar tidak hanya perlu diawasi dari aktivitas tanpa izin, tetapi juga membutuhkan pemulihan sesuai sanksi yang telah ditetapkan.
Ke depan, efektivitas langkah ini akan bergantung pada pengawasan yang konsisten dan kemampuan pemerintah memusatkan perhatian pada titik-titik rawan. Plang memberi peringatan yang jelas di lapangan; penjagaan dan penegakan aturan tetap menjadi pekerjaan berikutnya agar kawasan hutan Kalteng terlindungi.
