Ketua Umum GRIB Jaya Hercules Rosario de Marshal dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait bersitegang mengenai kepemilikan lahan di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Perselisihan itu mencuat di tengah rencana pemerintah membangun rumah susun di dekat Stasiun Tanah Abang, sementara ahli waris yang mengklaim lahan tersebut masih menggugat kepemilikannya di pengadilan.
Hercules mendatangi Kementerian ATR/BPN untuk meminta kejelasan status tanah. Dalam video yang diunggah akun Instagram GRIB Jaya dan dikutip pada Jumat (23/10), ia menegaskan lahan itu bukan tanah kosong dan menyebut dirinya telah mengeluarkan uang puluhan miliar rupiah untuk membebaskannya.
“Tanah itu bukan kosong begitu. Tanah itu aku bebasin pake uang. Aku pake uang. Aku kosongkan pake uang. Uang puluh-puluhan miliar,” kata Hercules.
Ia juga meminta Maruarar tidak menggunakan kewenangannya sebagai menteri untuk merugikan masyarakat. Hercules mengatakan mengenal Maruarar sebelum masuk pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan melontarkan kritik terkait perjalanan politiknya. Pernyataan tersebut disampaikan dalam suasana konfrontatif, tetapi belum mengubah inti perkara: siapa yang secara hukum berhak atas lahan itu.
Klaim aset negara dan rencana rumah susun
Maruarar menyatakan lahan yang dipersoalkan merupakan aset negara milik PT Kereta Api Indonesia (KAI). Pemerintah, kata dia, merencanakan pembangunan rumah susun bagi masyarakat di area bantaran rel kereta api dekat Stasiun Tanah Abang.
Maruarar mengatakan telah memeriksa status lahan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN), Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin, serta Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria. Berdasarkan keterangan yang ia terima, lahan tersebut merupakan aset negara.
“Kita akan bangun rusun untuk masyarakat. Indonesia negara hukum, negara harus hadir untuk menggunakan asetnya untuk membantu rakyatnya,” ujar Maruarar pada Rabu (21/10).
Namun, klaim tersebut dibantah pihak Hercules. Kuasa hukum GRIB Jaya, Wilson Colling, sebelumnya menyebut tanah itu milik ahli waris almarhum Iljas Gelar Radjo, yakni Sulaeman Effendi, bukan PT KAI.
Menurut Wilson, dasar klaim ahli waris adalah hak verponding yang diterbitkan pada masa pemerintahan Belanda dan telah dikonversi menjadi Verponding Indonesia Nomor 946. Ia juga merujuk surat keterangan PM 1 dari lurah setempat yang, menurut keterangannya, menunjukkan lahan itu dikuasai secara fisik oleh ahli waris pada 2004 hingga 2007 dan terus ditempati sampai sekarang.
Dokumen pertanahan menjadi titik sengketa
Perbedaan klaim juga menyangkut Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 5 dan 6 yang menjadi dasar PT KAI menyatakan lahan tersebut sebagai asetnya. Wilson menyebut HPL itu terbit pada 2008 melalui proses administrasi di Kementerian Perhubungan, dengan merujuk verponding Nomor 14399.
Menurut Wilson, nomor verponding tersebut justru merujuk lokasi yang bukan berada di Tanah Abang. Rincian itu masih menjadi bagian dari klaim pihak ahli waris; sementara Maruarar menyampaikan bahwa pemeriksaan yang dilakukannya menunjukkan lahan tersebut merupakan aset negara.
Hercules dan GRIB Jaya mendampingi Sulaeman Effendi dalam upaya hukum terkait lahan itu. Gugatan ahli waris tercatat dengan nomor perkara 241/Pdt.G/2026/PN Jkt.Pst. Selama perkara berlangsung, lahan tersebut belum dapat digunakan untuk proyek rumah susun yang direncanakan pemerintah.
DPR dorong mediasi melalui BPN
Anggota Komisi II DPR Ahmad Irawan meminta BPN memediasi pihak-pihak yang berselisih. Menurut dia, apabila terdapat perbedaan klaim antara Hercules dan pemerintah, persoalan tersebut merupakan sengketa yang dapat dibawa ke proses mediasi.
Irawan menyebut BPN sebagai lembaga yang berwenang memberikan penjelasan mengenai status tanah. Kedua pihak, ujarnya, juga dapat meminta informasi mengenai riwayat kepemilikan serta warkah atau dokumen resmi yang menjadi dasar hukum atas lahan tersebut.
Ia menambahkan, jika tanah itu memang telah menjadi aset negara, kepemilikannya tercatat di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan. Namun, perbedaan klaim belum bisa diselesaikan hanya dengan pernyataan masing-masing pihak. Pemeriksaan dokumen dan proses hukum akan menentukan kejelasan statusnya.
Di tengah rencana pembangunan rumah susun, penyelesaian sengketa menjadi penting agar penggunaan lahan tidak mengabaikan hak pihak yang mengklaim kepemilikan. Mediasi BPN dapat menjadi jalur untuk mempertemukan para pihak, sedangkan gugatan di pengadilan tetap berjalan sebagai proses untuk menguji bukti dan dasar hukum yang diajukan.
