Farhan Hilmy, alumni Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret (UNS), menggugat aturan bukti kelulusan calon presiden dan calon wakil presiden ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ia meminta ketentuan dalam Pasal 227 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diperluas agar pengesahan ijazah pendidikan tinggi dapat menjadi alternatif bukti kelulusan.
Permohonan uji materi itu tercatat dengan nomor 382/PUU-XXIV/2026 dan telah memasuki sidang pemeriksaan pendahuluan. Farhan menilai rumusan yang berlaku membatasi pengesahan dokumen pada satuan atau program pendidikan menengah, sehingga belum mengakomodasi kemungkinan jalur pendidikan lain.
Frasa yang dipersoalkan dalam UU Pemilu
Pasal 227 huruf l UU Pemilu mengatur dokumen yang harus disertakan dalam pendaftaran capres dan cawapres. Bukti kelulusan yang dimaksud berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah.
Dalam sidang pendahuluan, Farhan mengatakan ketentuan tersebut hanya mengakomodasi jalur pendidikan menengah formal konvensional di dalam negeri. Ia mencontohkan sistem pendidikan internasional di Singapura, Australia, dan Inggris yang mengenal jalur akselerasi, termasuk program diploma terpadu.
“Padahal dalam pergaulan global dan sistem pendidikan internasional seperti di Singapura, Australia, maupun Inggris, terdapat jalur akselerasi seperti program diploma terpadu,” kata Farhan dalam sidang, seperti dikutip dari laman MK.
Menurut Farhan, frasa “oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah” membuat legalisasi alat bukti kelulusan seolah hanya dapat dilakukan oleh lembaga pada jenjang tersebut. Ia berpendapat ijazah perguruan tinggi yang sah juga semestinya dapat dipakai sebagai instrumen pembuktian kelulusan bagi bakal calon yang memilikinya.
Dalil hak dipilih dan permintaan kepada MK
Farhan menilai pengabaian ijazah pendidikan tinggi sebagai alternatif bukti merupakan formalisme berlebihan. Dalam permohonannya, ia mengaitkan persoalan itu dengan kepastian hukum dan keadilan substantif yang dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
Ia juga berpendapat aturan tersebut berpotensi menggugurkan hak dipilih warga negara yang memiliki ijazah perguruan tinggi sah. Menurutnya, keadaan itu dapat menghalangi hak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.
Dalam petitum, Farhan meminta MK menyatakan frasa mengenai legalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Ia menghendaki frasa itu dimaknai mencakup satuan pendidikan tinggi atau kementerian yang menangani urusan pendidikan tinggi, bagi bakal calon yang mempunyai ijazah pendidikan tinggi yang sah.
Dengan demikian, permohonan tersebut berfokus pada pihak yang dapat mengesahkan bukti kelulusan, bukan pada penghapusan ketentuan pendidikan dalam pencalonan. MK belum memutus pokok perkara; sidang yang berlangsung masih berada pada tahap awal pemeriksaan permohonan.
Hakim meminta permohonan diperbaiki
Perkara ini diperiksa Majelis Panel Hakim yang dipimpin Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, dengan anggota Ridwan Mansyur dan Arsul Sani. Dalam sesi nasihat, Arsul mengingatkan Farhan agar menyusun permohonan sesuai Peraturan MK Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.
Arsul menilai bagian mengenai kewenangan MK, kedudukan hukum pemohon, dan posita belum memenuhi pakem penyusunan permohonan. Ia mengingatkan permohonan yang tidak disusun sesuai ketentuan berisiko dinyatakan kabur sehingga tidak dapat diterima.
“Kalau tidak memenuhi pakem, maka itu nanti permohonannya bisa dinyatakan kabur sehingga tidak dapat diterima dan lain sebagainya,” kata Arsul.
Arsul juga menyebut revisi UU Pemilu sedang dibahas di DPR. Ia menyarankan Farhan dapat membawa argumentasi hukumnya sebagai masukan atau aspirasi masyarakat dalam pembahasan perubahan undang-undang tersebut.
Ketua panel Enny Nurbaningsih memberikan kesempatan kepada Farhan untuk memperbaiki permohonan satu kali dalam waktu 14 hari. Berkas perbaikan, baik dalam bentuk softcopy maupun hardcopy, beserta alat bukti bermeterai harus diterima MK paling lambat Senin, 2 November 2026 pukul 12.00 WIB.
Perbaikan itu menjadi tahap penting sebelum perkara berlanjut. Setelah menerima berkas, MK akan menilai permohonan sesuai tata beracara dan menentukan langkah pemeriksaan berikutnya; sementara itu, pembahasan revisi UU Pemilu di DPR juga menjadi jalur yang disebut hakim sebagai ruang penyampaian aspirasi.
