Mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menuding Singapura memanfaatkan pengaruhnya di Morgan Stanley Capital International (MSCI) untuk menekan pasar saham Indonesia. Menurut Lutfi, tekanan itu bertujuan memicu penurunan harga saham agar investor asing bisa kembali membeli aset di Indonesia dengan harga lebih murah.
Tuduhan tersebut disampaikan Lutfi melalui video di akun Instagram resminya, @m.lutfi, Senin (19/10). Ia menyebut lembaga investasi Singapura, Temasek dan GIC, memiliki pengaruh besar terhadap MSCI. Namun, Lutfi tidak menyertakan bukti atas klaim tersebut. Keterlibatan Singapura, kedua lembaga itu, maupun sosok yang ia sebut belum terverifikasi secara independen.
Lutfi kaitkan tekanan MSCI dengan peluang beli saham murah
Lutfi mengatakan dirinya memperoleh informasi bahwa seorang petinggi GIC bernama Rachel Goh ikut menekan MSCI agar menurunkan status pasar modal Indonesia. Ia menyampaikan klaim itu sebagai informasi yang diterimanya, tetapi tidak merinci sumber maupun bukti pendukungnya.
“Bahkan saya dapat kabar langsung di dalam, Rachel Goh di GIC yang marah-marah dan menekan MSCI supaya peringkat Indonesia diturunkan,” ujar Lutfi.
Ia menduga desakan penurunan klasifikasi tersebut berkaitan dengan kepentingan investor asing yang ingin masuk kembali ke pasar Indonesia setelah harga saham melemah. Dalam unggahannya, Lutfi mengklaim dana institusi asing telah keluar sekitar 80 persen dari pasar Indonesia.
Menurut Lutfi, arus keluar itu tidak membuat bursa ambruk atau harga saham turun sesuai harapan investor yang telah melepas kepemilikannya. Karena harga dinilai belum cukup rendah, ia menduga pihak-pihak yang berkepentingan kemudian mendorong tekanan baru melalui ancaman perubahan status pasar.
“Mereka tekan MSCI untuk mengancam turunkan kasta Indonesia ke standalone market. Bikin kepanikan massal supaya indeks saham kita rontok. Lalu mereka borong kembali aset-aset terbaik Indonesia di harga diskon,” katanya.
MSCI soroti persoalan tata kelola pasar modal
MSCI memang tengah mempertimbangkan perubahan klasifikasi pasar modal Indonesia dari emerging market menjadi standalone market. Dalam pengumuman pada Jumat (16/10), MSCI menyatakan perubahan menjadi frontier market tidak cukup menggambarkan tingkat keparahan persoalan yang mereka soroti di pasar saham Indonesia.
MSCI menyebut sejumlah isu, antara lain ketidakjelasan struktur kepemilikan saham dan dugaan perdagangan terkoordinasi. Lembaga itu juga menilai belum ada bukti bahwa reformasi serta penegakan aturan telah menghasilkan perbaikan yang konsisten dan berkelanjutan.
Dalam pengumuman tersebut, MSCI tidak menyebut tekanan dari Singapura sebagai dasar pertimbangannya. Perbedaan antara alasan yang disampaikan MSCI dan dugaan Lutfi menjadi penting dalam membaca pernyataan mantan menteri itu: klaim mengenai campur tangan Singapura tetap merupakan tuduhan, bukan temuan yang telah dikonfirmasi.
Lutfi juga mempertanyakan dasar penurunan status Indonesia menjadi standalone market. Ia mengaitkan kategori tersebut dengan negara yang menerapkan pembatasan arus modal, termasuk pembatasan transaksi valuta asing atau pengendalian nilai tukar oleh pemerintah. Menurut dia, Indonesia tidak menerapkan kebijakan semacam itu sehingga tidak layak dimasukkan ke kategori tersebut.
Lutfi singgung persoalan emiten dan hubungan dengan Singapura
Dalam pernyataannya, Lutfi mengakui persoalan sejumlah emiten konglomerasi dalam negeri ikut digunakan sebagai alasan untuk menyoroti pasar modal Indonesia. Meski demikian, ia menduga ada kepentingan lain di balik tekanan yang menurutnya diarahkan kepada Indonesia.
Ia juga menghubungkan persoalan pasar saham dengan kritik Singapura terhadap Indonesia mengenai asap kebakaran hutan dan lahan. Lutfi menegaskan pandangannya bukan untuk membela pemerintah, melainkan untuk membela kepentingan negara.
“Jadi, buat bangsa Indonesia, jangan mau kita diadu-adu, dibuat minder oleh negara tetangga. Ini soal siapa memegang kendali atas kekayaan Indonesia,” kata Lutfi.
Lutfi pernah menjabat Menteri Perdagangan pada dua periode pemerintahan. Ia bertugas pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dari 14 Februari hingga 20 Oktober 2014, lalu kembali menjabat pada era Presiden Joko Widodo pada 23 Desember 2020 hingga 15 Juni 2022.
Perdebatan soal klasifikasi MSCI kini berpusat pada persoalan transparansi kepemilikan, aktivitas perdagangan, dan konsistensi pembenahan pasar. Sementara tuduhan Lutfi belum disertai bukti yang dapat diverifikasi, alasan resmi MSCI menunjukkan bahwa perbaikan tata kelola dan penegakan aturan akan menjadi sorotan penting dalam menentukan arah status pasar modal Indonesia.
